KAHUTINDO dan KASBI KALTIM

Seperti kita ketahui bersama bahwa kita kaum buruh harus di hadapkan pada situasi, di mana upah yang kita terima masihlah jauh dari angka kecukupan hidup layak bagi seorang manusia . Hal ini tercermin dengan penetapan upah minimum Provinsi Kaltim tahun 2012 yang hanya Rp 1. 117. 000 , – dan upah minimum Kota / Kabupaten Samarinda yang masih di tawarkan APINDO masih di kisaran Rp 1 . 240 . 000 , . dengan perundingan yang cukup alot pada tgl 19 Desember 2011, bertempat di DISNAKER KOTA Samarinda akhirnya di putuskan menjadi Rp 1 . 250 . 000, – itupun serikat Buruh mengerah kan lebih kurang 800 orang untuk mendatangi Kantor DISNAKER Kota Samarinda dari berbagai perusahaan dan Serikat , seperti PT SUMALINDO LESTARI JAYA , PT KALAMUR , PT MELAPI TIMBER , PT CSU , PT TIRTA MAHAKAM dan juga Serikat KAHUTINDO maupun KASBI . tetapi dengan upah yang sudah di sepakati sebetul nya masih belum layak untuk memenuhi semua kebutuhan hidup layak di tengah – tengah melambung nya harga sembako . Penentuan upah buruh saat ini berpedoman pada PERMENAKERTRANS NO 17 Tahun 2005, yang menentukan Kebutuhan Hidup Layak ( KHL ) , peraturan ini sejati nya hanya perubahan dari ketentuan mengenai Kebutuhan fisik minimal, dan pada kenyataan nya hasil dari KHL sangat jauh dari kebutuhan hidup layak kaum buruh sehari – hari nya , di tambah lagi hasilnya semakin di buat kecil dengan survey dan mekanisme di Dewan Pengupahan yang sangat rahasia dan tidak demokratis, Alhasil menjadi sangat kecil dan upah minimum juga menjadi sangat kecil dan tidak mencukupi . Politik upah murah , belum lagi di tambah dengan kebijakan Neoliberalisme yang Pro pemodal di mana sekarang sedang di rancang revisi UU Ketenaga kerjaan, yang mana akan merevisi beberapa point di antara nya : PEMBEBASAN KERJA KONTRAK dan OUTSOURCHING di semua sektor, Pesangon yang di potong bahkan tidak ada sama sekali , dan Pembahasan Penentuan UMP / UMK / UMSK per 2 Tahun sekali . Di mana saat ini Penentuan upah masih 1 tahun sekali . Hal inilah yang semakin memperlihat kan pada kita bahwa sebenarnya Pemerintah kita adalah Pemerintah yang Pro pada kaum pemodal , karena UU yang mereka buat senantiasa berpihak pada kepentingan kaum pemodal, bukan pada kaum buruh sebagai soko guru pembangunan . oleh karena itu para buruh melalui Serikat KAHUTIDO dan KASBI meminta pertanggung jawaban Negara dan menuntut : 1 . Stop politik upah murah !!! berlakukan upah layak 2 Cabut Permenaker No 17 tahun 2005 dan bentuk sistem pengupahan Nasional 3 . Reformasi Dewan Pengupahan . 4 .Hapuskan sistem kerja Kontrak dan Out sourching . Jika pemerintah tidak mau maka, kaum buruh akan terus melakukan perjuangan dengan melakukan aksi ber sama – sama , dan kaum buruh dari kawasan Industri di seluruh Kaltim akan terus mendesak pemerintah, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan politik upah murah , seperti yang di ungkapkan oleh beberapa pengurus serikat KAHUTINDO dan KASBI .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: